Tag: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

JAKARTA, NusaBali - Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali mencatatkan kinerja positif di tahun 2024. Karena itu untuk 2025, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR maksimal sampai Rp300 triliun dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR tahun anggaran 2025.

JAKARTA, NusaBali - Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meminta pemerintah tidak segera menerapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

JAKARTA, NusaBali - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2028. Target dari Presiden Prabowo Subianto itu diyakini bisa dicapai secara bertahap mulai dari level 5 persen tahun ini.

JAKARTA, NusaBali - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa detail terkait pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dan paket kebijakan ekonomi akan diumumkan Senin (16/12) depan.

JAKARTA, NusaBali - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bakal mengajukan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dijadikan bank emas atau bullion bank.

JAKARTA, NusaBali - Presiden Prabowo Subianto menyepakati sejumlah komitmen kerja sama dengan 20 pengusaha Jepang yang tergabung dalam The Jakarta Japan Club (JJC) dalam proyek energi strategis, reforestasi, hingga tanaman pangan.

JAKARTA, NusaBali - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penurunan harga tiket pesawat masih dibahas Kementerian Perhubungan dan PT Pertamina (Persero).

JAKARTA, NusaBali - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pelaku usaha dan para pekerja melakukan dialog soal kenaikan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) agar mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

JAKARTA, NusaBali - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan detail kenaikan upah minimum 2025 perlu menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

JAKARTA, NusaBali - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sudah menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto untuk membahas Family Office. Luhut mengatakan pemerintah mengincar dana orang-orang kaya bisa disimpan di Indonesia.

JAKARTA, NusaBali - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro & Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menilai masyarakat kelas menengah, terutama yang di Asia saat ini perlu untuk menjadi perhatian bersama karena dapat berpotensi menjadi penopang perekonomian global.

JAKARTA, NusaBali - Pemerintah akan menambah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna memperkuat masyarakat kelas menengah.

JAKARTA, NusaBali - Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar melaporkan, hingga saat ini total aset industri jasa keuangan telah mencapai Rp34 ribu triliun.

Di ASEAN, peringkat ke-1 negara dengan jumlah startup terbanyak yakni 2.647 startup 

Tekanan di industri asuransi menunjukkan bahwa persoalan risikonya juga meningkat

JAKARTA, NusaBali - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan Indonesia kini menjadi negara dengan jumlah perusahaan unicorn dan decacorn terbesar di antara negara-negara lain.

JAKARTA, NusaBali - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang tak mematuhi kewajiban menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) SDA di dalam negeri. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 tahun 2023.

JAKARTA, NusaBali - Sejumlah tokoh bertemu dengan Capres terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (20/6).

JAKARTA, NusaBali - Menanggapi soal iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan memeriksa lebih lanjut.

JAKARTA, NusaBali - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah akan mempertimbangkan seluruh faktor terkait dalam menentukan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal itu disampaikan untuk menanggapi isu harga BBM naik pada Juni nanti.